Kampus Pelopor Bangsa Lawan Balik, Dugaan Ijazah Palsu Pablo Benua Cs Dibongkar

STIHP Pelopor Bangsa resmi melaporkan Pablo Putra Benua, Rey Utami, dan Christopher Anggasastra ke Polres Metro Depok atas dugaan penggunaan ijazah palsu untuk sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Bandung.

- Pewarta

Kamis, 16 Oktober 2025 - 08:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Waket III STIHP Pelopor Bangsa, Andi Tatang Supriyadi, menunjukkan bukti dokumen resmi saat konferensi pers terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pablo Benua cs di Kampus Pelopor Bangsa, Depok.

Waket III STIHP Pelopor Bangsa, Andi Tatang Supriyadi, menunjukkan bukti dokumen resmi saat konferensi pers terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pablo Benua cs di Kampus Pelopor Bangsa, Depok.

DEPOK – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik (STIHP) Pelopor Bangsa membeberkan fakta mengejutkan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pablo Putra Benua, Rey Utami, dan Christopher Anggasastra.

Ketiganya diduga menggunakan ijazah palsu untuk mengikuti sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Bandung.

Kasus ini bermula ketika Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI) melayangkan surat Nomor 006/DPP/PAI/VIII/2025 tertanggal 14 Agustus 2025, berisi permintaan verifikasi ijazah S1 Hukum atas nama ketiga orang tersebut.

Surat itu disertai sejumlah lampiran berupa salinan ijazah, KTP, dan berita acara sumpah advokat.

Menindaklanjuti surat itu, pihak rektorat STIHP Pelopor Bangsa langsung melakukan rapat internal dan pemeriksaan data mahasiswa.

Hasilnya mencengangkan — kampus menegaskan tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Pablo Putra Benua, Rey Utami, maupun Christopher Anggasastra.

Rektorat mengungkapkan bahwa ketiga nama tersebut memang pernah terdaftar sebagai mahasiswa pada 2023.

Namun, mereka tak pernah aktif mengikuti perkuliahan maupun memenuhi kewajiban akademik. Akibatnya, kampus mencoret nama mereka dari daftar mahasiswa aktif.

STIHP Pelopor Bangsa kemudian mengeluarkan surat resmi Nomor 073/Akd/STIHP-PB/IX/2025 tertanggal 16 September 2025 yang menyatakan bahwa ketiga nama tersebut tidak pernah menerima ijazah dari Pelopor Bangsa.

Fakta ini sekaligus memperkuat dugaan bahwa ijazah yang digunakan PB dkk untuk mendaftar sumpah advokat adalah palsu.

Merasa dirugikan, rektorat melaporkan kasus ini ke Polres Metro Depok dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1584/VIII/2025/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA pada 29 Agustus 2025. Laporan itu menjerat PB dkk dengan dugaan pelanggaran Pasal 263, 264, dan 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Pasca pelaporan, pihak kampus menyebut PB berkali-kali menghubungi untuk meminta “musyawarah”.

Namun, alih-alih meminta maaf, Pablo justru menyatakan bahwa dirinya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur tahun 2018. Pernyataan ini memunculkan kejanggalan baru.

Jika benar Pablo dan Rey Utami lulusan STIS Darul Ulum tahun 2018, mengapa mereka justru mendaftar sumpah advokat pada 2025 menggunakan ijazah Pelopor Bangsa?

Bahkan, menurut Ketua Umum PAI, sebelumnya Pablo juga sempat mendaftar menggunakan ijazah S1 Universitas Azzahra, namun pendaftarannya ditolak karena ijazah tersebut tak terdaftar di sistem Dikti.

Lebih aneh lagi, data kelulusan Pablo dan Rey di STIS Darul Ulum awalnya tidak tercatat di pangkalan data Dikti. Namun setelah laporan polisi terbit dan menjelang panggilan klarifikasi, data kelulusan keduanya tiba-tiba muncul.

Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar: siapa sebenarnya dalang di balik dugaan mafia pendidikan ini?

Rektorat STIHP Pelopor Bangsa menduga ada pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta dan membentuk opini publik di media sosial untuk menutupi dugaan pemalsuan ijazah yang sudah dilaporkan ke kepolisian.

Kasus ini kini dalam penyelidikan aparat Polres Metro Depok. STIHP Pelopor Bangsa menegaskan akan mengawal proses hukum sampai tuntas agar praktik pemalsuan ijazah di dunia pendidikan tidak lagi terjadi. (Haidy)

Berita Terkait

PT Antam Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2026
PPWI Gelar Seminar Nasional dan Rakernas Dalam Rangka HUT ke-18, Wilson Lalengke : Perkuat Peran Pewarta Warga di Era Digital
Wakil Menteri Desa: KANNI Jadi Mitra Strategis Pemerintah Lindungi Kepala Desa Secara Hukum
Ketua KANNI Bogor: Fenomena Sarjana Hukum Abal-Abal Ancaman Serius bagi Dunia Hukum
Gebyar Pelayanan Terpadu dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI Ke-80
Bank BJB: 5 Tersangka, Arus Kas Rp222 Miliar Dikaitkan dengan Ridwan Kamil
GPK RI Minta Warga Tak Terprovokasi: Hati-Hati Pengalihan Isu!
Kuasa Hukum Andi Tatang Supriyadi Menangkan Sengketa Tanah Ahli Waris Atum bin Misin di PN Jakarta Selatan

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 14:22 WIB

PT Antam Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2026

Selasa, 11 November 2025 - 16:31 WIB

PPWI Gelar Seminar Nasional dan Rakernas Dalam Rangka HUT ke-18, Wilson Lalengke : Perkuat Peran Pewarta Warga di Era Digital

Kamis, 23 Oktober 2025 - 21:36 WIB

Wakil Menteri Desa: KANNI Jadi Mitra Strategis Pemerintah Lindungi Kepala Desa Secara Hukum

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 13:27 WIB

Ketua KANNI Bogor: Fenomena Sarjana Hukum Abal-Abal Ancaman Serius bagi Dunia Hukum

Kamis, 16 Oktober 2025 - 08:27 WIB

Kampus Pelopor Bangsa Lawan Balik, Dugaan Ijazah Palsu Pablo Benua Cs Dibongkar

Berita Terbaru