APAKABAR BOGOR – Indonesia Morality Watch (IMW) Bogor Raya menilai, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Di Kabupaten Bogor masih perlu diperbaiki dari segala sisi. Baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dari sistem pengelolaan nya.
“Pengelolaan BUMDes disejumlah desa tidak memiliki kesiapan, terkesan sembraut, sehingga kerap muncul permasalahan.,” kata Rey Candra Ketua IMW. Selasa 7 Juni 2022.
Rey Candra menandaskan, dari 416 desa di Kabupaten Bogor diperkirakan hanya 10 persen yang bisa menyumbangkan penghasilan bagi desanya. Sedangkan sisanya bermasalah.
“Hasil investigasi, hanya 10 persen BumDes dari 416 desa di Kabupaten Bogor yang menyumbangkan pendapatan bagi desa, sisanya ini harus menjadi kajian agar kerugian negara tidak semakin membengkak,” tandasnya.
Ia menambahkan, dalam sistem
pengelolaannya, banyak yang amburadul. Hal itu bisa dibuktikan secara administrasi, karenanya perlu dievaluasi dan memonitoring.
“Contohnya, dibeberapa desa pengelolaan BUMDes tidak jelas sehingga menjadi sorotan,” tambahnya.
Menurutnya, ada salah satu desa di wilayah Kecamatan Cisarua, anggaran BUMDes digunakan untuk pembebasan lahan garapan dengan maksud dan tujuan akan mengelola usaha bidang pertanian.
“Akan tetapi, lahan itu saat ini dikuasai pihak lain (swasta,red), artinya dana penyertaan yang bersumber dari Dana Desa tidak efektif,” imbuhya.
Sementara itu, pendamping desa tingkat Kecamatan Cisarua Iman Sukarya mengakui adanya persoalan pengelolaan BUMDes, sehingga menimbulkan masalah.
“Tetapi ada juga beberapa desa lain yang berhasil menyumbangkan pendapatan bagi desanya,” ucapnya.
Memang ada salah satu desa yang pengelolaan BUMDes bermasalah, lanjut Dia, “tapi beberapa desa lainnya dianggap berhasil menyumbangkan pendapatan bagi desanya,” Imbuhnya.
Menurutnya, masalah itu sudah dibahas dalam forum rapat di desa.
“informasinya Ketua BUMDes sudah diberhentikan dan akan berusaha mengembalikan dana tersebut,” Pungkasnya. (Wan)
