IMW Menilai, Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bogor Semrawut

- Pewarta

Kamis, 9 Juni 2022 - 09:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua IMW, Rey Candra. (Dok. Apakabar News Network/Iwan)

Ketua IMW, Rey Candra. (Dok. Apakabar News Network/Iwan)

APAKABAR BOGOR – Indonesia Morality Watch (IMW) Bogor Raya menilai, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di Kabupaten Bogor masih perlu diperbaiki dari segala sisi. Baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dari sistem pengelolaan nya.

“Pengelolaan BUMDes disejumlah desa tidak memiliki kesiapan, terkesan sembraut, sehingga kerap muncul permasalahan.,” kata Rey Candra Ketua IMW. Selasa 7 Juni 2022.

Rey Candra menandaskan, dari 416 desa di Kabupaten Bogor diperkirakan hanya 10 persen yang bisa menyumbangkan penghasilan bagi desanya. Sedangkan sisanya bermasalah.

“Hasil investigasi, hanya 10 persen BumDes dari 416 desa di Kabupaten Bogor yang menyumbangkan pendapatan bagi desa, sisanya ini harus menjadi kajian agar kerugian negara tidak semakin membengkak,” tandasnya.

Ia menambahkan, dalam sistem
pengelolaannya, banyak yang amburadul. Hal itu bisa dibuktikan secara administrasi, karenanya perlu dievaluasi dan memonitoring.

“Contohnya, dibeberapa desa pengelolaan BUMDes tidak jelas sehingga menjadi sorotan,” tambahnya.

Menurutnya, ada salah satu desa di wilayah Kecamatan Cisarua, anggaran BUMDes digunakan untuk pembebasan lahan garapan dengan maksud dan tujuan akan mengelola usaha bidang pertanian.

“Akan tetapi, lahan itu saat ini dikuasai pihak lain (swasta,red), artinya dana penyertaan yang bersumber dari Dana Desa tidak efektif,” imbuhya.

Sementara itu, pendamping desa tingkat Kecamatan Cisarua Iman Sukarya mengakui adanya persoalan pengelolaan BUMDes, sehingga menimbulkan masalah.

“Tetapi ada juga beberapa desa lain yang berhasil menyumbangkan pendapatan bagi desanya,” ucapnya.

Memang ada salah satu desa yang pengelolaan BUMDes bermasalah, lanjut Dia, “tapi beberapa desa lainnya dianggap berhasil menyumbangkan pendapatan bagi desanya,” Imbuhnya.

Menurutnya, masalah itu sudah dibahas dalam forum rapat di desa.
“informasinya Ketua BUMDes sudah diberhentikan dan akan berusaha mengembalikan dana tersebut,” Pungkasnya. (Wan)

Berita Terkait

Habis Digeledah PMJ, Zimam Pastikan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Kembali Berjalan Normal
Perkuat Penegakan dan Perkada, Serta Penanganan Gangguan Trantibum
PT Antam UPBE Pongkor Mengucapkan HUT Republik Indonesia 81
Kolaborasi Dinsos Kabupaten Bogor dan LAZ Rabbani Percepat Distribusi Air Bersih bagi Warga Terdampak Kekeringan
KPK Siap Dukung Diklat Antikorupsi PPWI Kabupaten Bogor untuk Perkuat Peran Pewarta dalam Pengawasan Publik
Kakan Kabupaten Bogor I: Laporkan Kalau Ada Petugas yang Meminta Uang, Akan Saya Tindak Tegas
PT Antam Tbk UBPE Pongkor Ikut Meriahkan Hari Jadi Bogor ke-544
Dinas Sosial Kabupaten Bogor Mengucapkan Selamat Hari Jadi Bogor 544

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 06:43 WIB

Habis Digeledah PMJ, Zimam Pastikan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Kembali Berjalan Normal

Senin, 31 Agustus 2026 - 11:49 WIB

Perkuat Penegakan dan Perkada, Serta Penanganan Gangguan Trantibum

Senin, 17 Agustus 2026 - 07:48 WIB

PT Antam UPBE Pongkor Mengucapkan HUT Republik Indonesia 81

Selasa, 28 Juli 2026 - 10:34 WIB

Kolaborasi Dinsos Kabupaten Bogor dan LAZ Rabbani Percepat Distribusi Air Bersih bagi Warga Terdampak Kekeringan

Jumat, 10 Juli 2026 - 09:13 WIB

KPK Siap Dukung Diklat Antikorupsi PPWI Kabupaten Bogor untuk Perkuat Peran Pewarta dalam Pengawasan Publik

Berita Terbaru