APAKABARBOGOR.COM- Program ketahanan pangan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat ke setiap desa di Indonesia, sangat bertolak belakang dengan kondisi para petani di daerah.
Pupuk bersubsidi sulit didapat, Khususnya oleh orang yang baru bertani, sebabnya Petani yang mendapat pupuk subsidi harus memiliki kartu tani yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Hal tersebut dikatakan oleh Fajar, perangkat desa Sukakarya Kecamatan Megamendung.
“Memang kerap terjadi keluhan bagi petani yang baru, keluhannya adalah susahnya mendapatkan pupuk urea subsidi.
Untuk tetap memupuk tanamannya seperti sayuran, terpaksa harus beli pupuk urea non subsidi yang harganya mencapai 12 ribu per kilonya, atau mencari cara lain melalui pupuk organik,” ujarnya. Pajar, Rabu (13/12/23).
Upaya untuk mengatasi hal tersebut, sambung Fajar, dengan mengajukan pembuatan kartu anggota tani bagi warga.
“Ada sekitar 6 orang petani yang ingin membuat kartu anggota tani, tujuannya untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi.
Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan dinas pertanian Kabupaten Bogor,” imbuh dia.
Terpisah, di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, program ketahanan pangan lebih cenderung kepada beternak domba dan sapi, seperti yang dikatakan oleh Kepala desa Sukagalih Sudarman.
Baca Juga:
Asian Beach Games ke-6 di Sanya Resmi Berakhir, Tim China Menempati Posisi Teratas Klasemen Medali
CMEF 2026 Resmi Ditutup di Shanghai, Tampilkan Inovasi Medis Global dan Tren Industri Masa Depan
“Di program ini ada juga untuk pertanian, tetapi kita lebih mendominasi untuk beternak domba dan sapi.
Hal ini dilakukan karena peternakan resikonya tidak terlalu tinggi, dan di wilayah kita masih banyak rumput untuk pakan sapi dan domba,” pungkasnya. (dang/ash).
