APAKABARNEWS.COM – Situasi di Myanmar semakin panas dengan munculnya perpecahan di kalangan aparatur negara.
Kolonel Saw Chit Thu, Komandan Pasukan Perbatasan wilayah Kayin, mengumumkan bahwa Pasukan Penjaga Perbatasan (BGF) yang berafiliasi dengan junta tidak akan lagi bertanggung jawab kepada militer.
Keputusan tersebut menandai perlawanan BGF dalam bentuk netralitas terhadap pemerintahan junta yang kontroversial.
“Sudah 30 tahun masyarakat Karen saling berperang dan membunuh.
Jika kami terus menerima dukungan dari junta, kami harus terus menjalankan tugas tentara di bawah bimbingannya,” ungkapnya kepada Radio Free Asia (RFA), Jumat (26/1/2024).
Myanmar telah dalam keadaan perang saudara sejak kudeta junta militer pada Februari 2021.
Resisten publik dan aksi demonstrasi besar-besaran telah menandai penentangan terhadap rezim junta.
Terbaru, Komandan Pasukan Perbatasan Kayin memutuskan untuk menarik dukungan sekitar 300 tentara BGF dari pangkalan militer bersama pasukan junta di perbatasan dengan Thailand.
Analisis politik menyebut pembelotan ini sebagai revolusi damai melawan junta yang telah mengalami kekalahan di beberapa front.
Baca Juga:
CMEF 2026 Resmi Ditutup di Shanghai, Tampilkan Inovasi Medis Global dan Tren Industri Masa Depan
Terbitkan Laporan ESG 2025, Hikvision Dorong Pembangunan Berkelanjutan Lewat “Tech for Good”
Meski demikian, ada pertanyaan seputar niat sejati BGF dan sejauh mana netralitasnya dapat dipertahankan.
Dalam perkembangan lain, kekalahan militer Myanmar semakin mencuat.
Blogger terkemuka menyebut Min Aung Hlaing “tidak kompeten,” dan kekalahan di Negara Bagian Shan Utara oleh pemberontak dari Aliansi Persaudaraan menunjukkan kerugian besar.
Pemberontak merebut wilayah dan menunjukkan tanda-tanda kelemahan militer dalam video yang viral.
Baca Juga:
For the Reasons that Matter: Kampanye Multi-Negara yang Menyoroti Kesehatan Pernapasan Dewasa
Dorong Revolusi Pangan Global, Teknologi “Food Processing” Jepang Tampil di Panggung Dunia
Kejatuhan moral di militer tampak jelas dengan kebijakan yang lebih represif dan upaya keras untuk mempertahankan kendali.
Peningkatan jumlah pengungsi ke negara tetangga dan penyerahan diri pendukung junta menunjukkan tekanan yang semakin besar pada pemerintahan militer.
Peristiwa ini mencerminkan ketidakpastian di Myanmar, dan masalah ini terus menjadi sorotan dunia internasional.
Penurunan moral di militer, kekalahan di medan perang, dan tekanan internasional semakin memperumit dinamika politik di negeri itu.
