Home / Kabar Bogor

Selasa, 8 Desember 2020 - 11:22 WIB

Perubahan Aturan Sebabkan Bappedalitbang Lakukan Perubahan RPJMD

Acara Forum Konsultasi Publik perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). / DOk. Bogorkab.go.id.

Acara Forum Konsultasi Publik perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). / DOk. Bogorkab.go.id.

APAKABAR BOGOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, menghadiri Forum Konsultasi Publik perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, bertempat di Ruang Rapat Ciliwung, Bappedalitbang Kabupaten Bogor, pada Senin, 7 Desember 2020.

Sekda Bogor mengatakan bahwa perubahan aturan ini terjadi di akhir tahun 2019 pasca terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri nomor 70 tahun tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Baca Juga :  Muspika Gunung Sindur Galakkan Razia Yutisi, Guna Memutus Mata Rantai Covid-19

“Adanya perubahan pada nomenklatur struktur APBD serta program-program pembangunan daerah yang wajib mengacu pada sub urusan dalam undang-undang momor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemetaan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan program-program yang baru,” katanya.

Baca Juga :  Desa Sipak Laksanakan Musrenbang, Kades Sampaikan Hal Ini

Ia juga menambahkan Perubahan RPJMD dapat dilakukan mengingat penanganan dampak pasca covid-19, merupakan prioritas penanganan utama pemerintah pada 2021 mendatang.

“Dalam aturan tersebut kan jelas, perubahan RPJMD bisa terjadi karena bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional,” ujarnya.

Baca Juga :  Sekda Minta Camat Lakukan Penilaian Upaya Penanganan Covid-19 di Wilayahnya

Selain persoalan ekonomi, kemiskinan juga menjadi salah satu kisi-kisi yang diberikan pemerintah untuk menjadi fokus penanganan masyarakat.

Sebab, tidak sedikit masyarakat mengalami keterpurukan ekonomi, lantaran dampak covid-19 ini.

Share :

Baca Juga

Kabar Bogor

Langgar PPKM Darurat, Resepsi Pernikahan di Ciampea Dibubarkan Satgas Covid 19

Kabar Bogor

Ops PPKM Stasioner Polsek Sukaraja Terus Dilksanakan di Depan Pospol Ciluar

Kabar Bogor

CBA Minta Kejari Cibinong Segera Melakukan Tindakan Hukum Terkait Proyek Rp85 Miliar

Kabar Bogor

Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri

Kabar Bogor

Sidang Paripurna HJB 539 Digelar Sederhana. Atang Trisnanto Paparkan Target Pembenahan Kota Bogor

Kabar Bogor

Tin Gabungan Operasi Yustisi Beri 105 Teguran untuk Pelanggar Prokes Cileungsi

Hot News

Dukung UMKM Kecamatan Kemang Berkembang, Dinas Koperasi Resmikan Galeri E – Tals

Kabar Bogor

Ade Yasin Hadapi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Negeri Bandung