APAKABARBOGOR.COM – Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang baru. Namun, perjalanan mereka tidak akan mudah.
Ada sejumlah permasalahan besar yang menanti untuk diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad, menekankan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan baru ini.
“Rakyat menaruh harapan besar kepada Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental di Kabupaten Bogor,” ujar Haidy, Kamis (20/2/2025).
Baca Juga:
BGN Tanggapi Puluhan Siswa Cianjur yang Alami Keracunan Usai Santap Menu Makan Bergizi Gratis
Daftar Lengkap Nama-nama Pengurus Baru DPP PAN, Termasuk 2 Putri Zulhas dan Deretan Artis Terkenal
Menurutnya, ada lima tantangan utama yang harus segera ditangani.
Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, serta pemerataan lapangan pekerjaan.
Kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Masih banyak praktik korupsi di lingkungan Pemkab Bogor, pemerintahan kecamatan, hingga tingkat desa. Ini harus segera diberantas,” tegas Haidy.
Baca Juga:
Pemkab Bogor Melalui Dinsos Kabupaten Bogor Menyerahkan Bantuan Sosial kepada Masyarakat
Mensesneg Prasetyo Hadi Tanggapi Indikasi ‘Matahari Kembar’ Saat Para Menteri Sowan ke Jokowi
GRIB Jaya Depok Pecat Anggota Terlibat Pembakaran Mobil Polisi, Tegaskan Tak Akan Beri Bantuan Hukum
Ketiga, optimalisasi sumber daya manusia (SDM). Kabupaten Bogor memiliki potensi besar, tetapi distribusi SDM masih belum merata dan belum sesuai dengan kebutuhan daerah.
Keempat, penataan desa yang lebih maju dan mandiri. “Banyak potensi desa yang belum terkelola dengan baik. Dana desa yang seharusnya mendukung pembangunan justru belum dimanfaatkan secara maksimal,” paparnya.
Selain itu, masalah administrasi di tingkat desa juga menjadi perhatian. Data yang tidak akurat serta pemberdayaan pemerintah desa yang masih lemah menghambat pembangunan yang efektif.
Kelima, penyelamatan aset milik pemerintah. Tanah-tanah milik pemerintah sering kali terbengkalai atau berpindah tangan ke pihak swasta tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga:
Mantan Selebgram Seksi Lisa Mariana Akhirnya Dilaporkan Langsung Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri
STIHP Pelopor Bangsa Teguhkan Komitmen Akademik Lewat Sidang Proposal Mahasiswa Hukum
“Aset-aset tersebut harus dikelola dengan baik agar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” tambah Haidy.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi harus memiliki strategi yang jelas dan inovatif dalam membangun tata kelola yang bersih serta mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat. (*)
