Home / Hot News

Rabu, 16 Desember 2020 - 11:16 WIB

Menkeu Diminta Jelaskan Adanya Pungutan Bea Cukai Lebih di Bandara Soetta

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. /Instagram.com/@smindrawati.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. /Instagram.com/@smindrawati.

APAKABAR BOGOR – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertanggung jawab atas terjadinya pungutan lebih yang dilakukan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten. 

Hal ini disampaikan Hergun, sapaan akrabnya, sebab belum lama ini terjadi pungutan lebih yang dilakukan oleh petugas Pelayanan Bea Cukai Bandara Soetta terhadap dua orang warga yang baru pulang dari luar negeri.

Baca Juga :  Akhirnya Menkeu Sri Mullyani Resmi Umumkan Kenaikan Tarif Cukai Rokok

“Terdapat dua persoalan kelebihan pungutan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.”

“Kejadian pertama, terjadi pada 30 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB, dimana seorang warga yang membawa barang bawaan sebuah HP iPhone 12 dengan harga 1,299 dolar AS atau setara dengan Rp18.835.500 (asumsi kurs Rp 14.500 per dolar AS) dikenakan total pungutan Rp12.227.000,” kata Hergun dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 Desember 2020

Baca Juga :  JP Morgan Sebutkan Ada Dua Kunci untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia, Ini Dia

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, total pungutan tersebut terdari dari tarif bea masuk sebesar 10 persen atau Rp3.821.000, kemudian tarif PPN impor sebesar 10 persen atau Rp4.203.000, dan tarif Pph impor sebesar 10 persen atau Rp4.203.000.

“Kejadian kedua terjadi pada 26 November 2020 pukul 15.34 WIB. Seorang warga yang juga membawa barang bawaan sebuah HP iPhone 12 dengan harga 1.000 dollar AS atau setara dengan Rp14.500.000 (kurs Rp 14.500 per dolar AS) dikenakan total pungutan Rp4.524.000,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kampanye Hari Terakhir, Menko Polhukam Ingatkan Paslon Patuhi Aturan

Total pungutan tersebut terdiri dari tarif bea masuk sebesar Rp1.414.000, kemudian tarif PPN impor sebesar Rp1.555.000, dan tarif Pph impor Rp1.555.000. Menurut Hergun, dua kejadian di atas jelas menyalahi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. 

Share :

Baca Juga

Hot News

Begini Nasib Pelaku yang Ancam Bunuh Kapolda Metro Jaya di WhatsApp

Hot News

Jabodetabek Berpotensi Hujan Sedang hingga Lebat dan Disertai dengan Petir

Hot News

Begini Ekspresi Habib Rizieq Begitu Mendengar Enam Pengawalnya Tewas Ditembak

Hot News

Mudik Dilarang Tapi ke Mall Kok Dipersilahkan, Begini Jawaban Cerdas Kang Emil

Hot News

Ditipu Ratusan Juta, Korban Investasi Bodong Lapor ke Polda Metro Jaya

Hot News

Ringankan Beban Warga Terdampak Covid-19, DPP FBI Bagikan Paket Sembako dan Masker

Hot News

Kepala Sekolah MTS di Cianjur Ditangkap Polisi saat Pesta Narkoba, Begini Ceritanya

Hot News

Kue Keranjang Primadona Saat Hari Imlek, Tahun Ini Alami Penurunan Penjualan