APAKABARBOGOR.COM – Dana Desa (DD) yang digulirkan oleh pemerintah pusat ke Desa- desa dalam 3 tahap setiap tahunnya, mendapat sorotan dari Sekertaris Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Barat, Chaidir Rusli.
Dia dengan tegas mengatakan, selama ini informasi yang diberikan kepada masyarakat dianggap kurang maksimal, meskipun tidak seluruhnya informasi tersebut di ‘Sembunyikan’, oleh Pemerintahan Desa (Pemdes).
Semisal, sambungnya, ada informasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang di pampang menggunakan baliho, namun pengeluaran dan pendapatan tersebut bersifat global dan tidak detail.
” Dana Desa saja di sebutkan dalam baliho, namun rincian anggaran untuk program apa biasanya tidak ada,”jelas dia, Kamis (24/08/2023).
Baca Juga:
Gus Ipul Menepi dari Gelanggang Perebutan Kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Menjajaki Kerja Sama Komoditas Daging, Inilah 3 Syarat yang Diajukan oleh Indonesia untuk Argentina
Sehingga, katanya, masyarakat yang seharusnya bisa memantau dan mengawasi kegiatan terkesan kurang mendapat informasi.
“Kalau begitu, jadi warga juga tidak tahu kemana anggaran yang didapat, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu,”tegasnya.
Dia juga menegaskan, dana desa seharusnya ada pengawasan independen, selain pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait.
“pengawasan independen terdekat adalah tuan rumah, yakni masyarakat desa, kades harus transparansi program -program apa yang didorong di Musrembangdes.
Baca Juga:
Pimpinan Ponpes di Soreang Dicokok Polisi atas Dugaan Pencabulan, 8 Santriwati Jadi Korban
Bogor Media Circle (BMC) Ajak Kolaborasi Dunia Usaha Bogor Berpromosi Lewat Publikasi Press Release
Setiap pelaksanaanya harus dilaporkan ke masyarakat, lewat sarana media yang ada didesa setempat, atau bikin web desa.
Setiap pelaksanaan program bisa di upload di web desa,” pungksnya. (ash)***
