APAKABARBOGOR.COM – Upaya Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor dalam memperjuangkan hak atas informasi publik akhirnya membuahkan hasil.
Dalam sidang pemeriksaan sengketa informasi yang digelar Komisi Informasi (KI) Jawa Barat pada Senin, 3 Februari 2025.
KANNI Kabupaten Bogor dinyatakan memiliki legal standing yang sah sebagai Pemohon.
Sidang ini menjadi momentum penting dalam menegakkan transparansi dan keterbukaan informasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Baca Juga:
Kasus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido akan Ditingkatkan Statusnya, dari Pengawasan ke Penyelidikan
DPR RI Panggil Pengelola KEK Lido PT MNC Land Lido, Jika Tak Hadir akan Lakukan Pemanggilan Paksa
KANNI Kabupaten Bogor Apresiasi Kehadiran Kades Tugu Utara, Sengketa Informasi Selesai di Mediasi
Sidang tersebut menghadirkan PPID Pemerintah Desa Cimanggis (Kecamatan Bojonggede), Pemerintah Desa Sukagalih (Kecamatan Megamendung), Pemerintah Desa Citapen (Kecamatan Ciawi), Pemerintah Desa Tugu Utara (Kecamatan Cisarua), Pemerintah Desa Bantarjaya (Kecamatan Rancabungur), Puskesmas Tenjolaya, dan SMAN 2 Kota Bogor sebagai pihak Termohon.
Namun, di tengah upaya mencari keadilan informasi, tiga Termohon justru absen tanpa keterangan, menunjukkan sikap yang tidak kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berjalan.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung penuh ketegangan, Majelis Komisioner KI Jawa Barat menegaskan bahwa permohonan informasi yang diajukan KANNI Kabupaten Bogor telah memenuhi seluruh aspek administratif.
Tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki).
Baca Juga:
PT MNC Land Lido Tuding Penyegelan KLH Diduga Tak Didasari Asas-asas Pemerintahan yang Baik
Dengan dasar tersebut, KI Jawa Barat melanjutkan sidang ke tahap mediasi guna mencapai solusi terbaik antara para pihak.
Mediasi berlangsung intens, dengan Pemohon dan Termohon yang hadir bernegosiasi terkait akses terhadap dokumen yang dimohonkan.
Setelah perdebatan panjang dan argumentasi yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, akhirnya para Termohon yang hadir sepakat untuk menyerahkan dokumen dalam waktu 30 hari sejak kesepakatan ditandatangani.
Ketua KANNI Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap putusan ini.
Baca Juga:
Menurutnya, keputusan KI Jawa Barat menjadi bukti nyata bahwa lembaga ini berfungsi sebagai garda demokrasi dan penjaga keterbukaan informasi publik.
“Keputusan ini merupakan kemenangan bagi transparansi dan akuntabilitas. Komisi Informasi Jawa Barat membuktikan perannya dalam menegakkan hak-hak masyarakat terhadap informasi publik. Ini adalah preseden positif yang akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak informasinya,” tegas Haidy Arsyad.
Menurut Haidy, meskipun keputusan mediasi telah tercapai, ketidakhadiran tiga Termohon dalam sidang ini menjadi sinyal buruk bagi komitmen keterbukaan informasi di tingkat pemerintahan dan lembaga publik.
“Sikap tidak kooperatif ini mencerminkan masih adanya hambatan dalam penerapan Undang-Undang KIP, yang sejatinya mengamanatkan badan publik untuk terbuka dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,”ungkapnya.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Selain itu, sidang ini menjadi pengingat penting bahwa informasi publik adalah hak setiap warga negara, bukan sekadar fasilitas yang dapat diberikan atau ditahan semena-mena oleh badan publik.
Keputusan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa setiap pelanggaran terhadap hak atas informasi dapat digugat dan diproses secara hukum hingga mencapai putusan yang mengikat.
Ke depan, putusan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi badan publik lain untuk lebih transparan dalam menjalankan tugasnya.
“Dengan demikian, keterbukaan informasi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, dapat terus meningkat dan mendorong budaya pemerintahan yang lebih akuntabel serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” tandasnya. (Red)