Selain itu, ada yang diiluar nalar, bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai, ko bisa jadi ketua Partai, sesuatu yang jelas diluar logika Partai politik manapun.
“Di Negara demokrasi yang seyogyanya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai, merujuk kepada banyak hal yang tidak dipenuhinya syarat perhelatan KLB,” ungkapnya.
Dia meminta Negara dan aparat pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk tidak melakukan pembiaran dan untuk tidak melakukan pengesahan terhadap hasil KLB illegal tersebut.
“Apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah kedepan dalam menanggapi hasil KLB, akan menjadi tolak ukur demokrasi di Indonesia. Bagi kami, pelaksanaan KLB ini saja sudah menjadi hari berkabungnya Demokrasi di Indonesia,”pungkasnya. (Red)
Halaman : 1 2
