Desak Transparansi, Warga Banyuasih Minta BPK Jabar dan Inspektorat Audit APBDES Banyuasih 

- Pewarta

Senin, 25 November 2024 - 11:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hendra, warga Desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, saat mendaftarkan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat terkait permintaan transparansi APBDES yang tidak direspons oleh pemerintah desa./Dok.Ist

Hendra, warga Desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, saat mendaftarkan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat terkait permintaan transparansi APBDES yang tidak direspons oleh pemerintah desa./Dok.Ist

APAKABARBOGOR.COM — Warga Desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Bogor untuk segera mengaudit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Banyuasih. Dugaan penyalahgunaan anggaran dan kurangnya transparansi menjadi alasan utama tuntutan ini.

Hendra, salah satu warga, menegaskan bahwa pengelolaan APBDES selama ini tidak terbuka dan cenderung mencurigakan.

“Kami tidak pernah diberi laporan jelas tentang penggunaan dana desa. Keterbukaan ini adalah hak kami sebagai warga,” ujarnya pada Senin, 25 November 2024.

 

Menurut Hendra, audit independen dari BPK dan Inspektorat diperlukan untuk mengungkap apakah ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Ia menilai, jika dibiarkan, kondisi ini dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dana tersebut.

Desakan ini muncul setelah warga menilai pembangunan desa tidak optimal meski dana desa terus diterima setiap tahun. Mereka menduga ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan anggaran.

Hendra memastikan, warga tidak akan berhenti sampai ada kejelasan terkait pengelolaan APBDES.

“Kami ingin dana desa digunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.

Menurutnya, kasus ini mencerminkan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

“Audit oleh BPK Jabar dan Inspektorat Bogor dinilai sebagai langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan warga,” pungkasnya.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pemerintah Desa Banyuasih belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Inspektorat Kabupaten Bogor juga masih mempelajari laporan dari Hendra dan warga lainnya. (*)

 

Berita Terkait

Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan ASN Kabupaten Bogor Uji Komitmen Reformasi Birokrasi dan Integritas Aparatur
PT Antam Tbk UBPE Pongkor Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H
PT Antam Tbk UBPE Pongkor Bagikan 1850 Paket Sembako
Kajari Bogor Tegaskan Komitmen Profesionalisme Jaksa Saat Audiensi dengan PPWI untuk Transparansi Penegakan Hukum
PT Antam UBPE Pongkor Gelar Buka Bersama dan Berikan Santunan Kepada Anak Yatim
Tim Puslabfor Bareskrim Olah TKP Kebakaran dan Insiden Asap di Area Underground Mining PT Antam UBPE Pongkor
Publikasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2025
Dispora Kabupaten Bogor Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda

Berita Terkait

Senin, 6 April 2026 - 15:09 WIB

Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan ASN Kabupaten Bogor Uji Komitmen Reformasi Birokrasi dan Integritas Aparatur

Rabu, 25 Maret 2026 - 07:18 WIB

PT Antam Tbk UBPE Pongkor Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H

Kamis, 12 Maret 2026 - 14:27 WIB

PT Antam Tbk UBPE Pongkor Bagikan 1850 Paket Sembako

Rabu, 11 Maret 2026 - 09:07 WIB

Kajari Bogor Tegaskan Komitmen Profesionalisme Jaksa Saat Audiensi dengan PPWI untuk Transparansi Penegakan Hukum

Jumat, 6 Maret 2026 - 07:15 WIB

PT Antam UBPE Pongkor Gelar Buka Bersama dan Berikan Santunan Kepada Anak Yatim

Berita Terbaru