APAKABARBOGOR.COM – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan seluruh Kepala Desa (Kades) Kabupaten Bogor kembali menuai sorotan.
Meski mendapat kritik sejak awal, acara yang digelar di Bali oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (Lempana) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya (P3Sriwijaya) tetap berjalan dengan dukungan APDESI sebagai penggerak utamanya.
Biaya yang dikeluarkan setiap desa untuk mengikuti kegiatan ini mencapai Rp29 juta. Jika dihitung dari 353 desa yang berpartisipasi, total anggaran mencapai Rp10,237 miliar.
Rinciannya, Rp15 juta untuk Kades, Rp7 juta untuk Sekretaris Desa, dan Rp7 juta untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Baca Juga:
KOK Kecamatan Pamijahan Genjot Pengembangan Atlet Voli Muda dan Sarana Olahraga
Baru Dilantik, Kapolresta Bogor Kombes Eko Prasetyo Bergerak Cepat Tumpas Lapak Obat Terlarang
Ketua Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad, mengkritik keras pelaksanaan Bimtek ini.
“Penyelenggara tidak jera meski sempat mendapat kritik publik pada Januari lalu. Kegiatan serupa dengan biaya besar kembali dilaksanakan. Padahal anggaran ini memberatkan desa dan tidak memberikan dampak nyata,” ujarnya melalui pesan tertulis, Kamis (5/12/2024).
Haidy mempertanyakan efektivitas Bimtek yang dianggapnya hanya formalitas tanpa hasil konkret.
Ia menilai kegiatan ini lebih menguntungkan pihak tertentu daripada memberikan manfaat bagi desa.
Baca Juga:
Asah Kemampuan Hukum, Mahasiswa STIHP Pelopor Bangsa Gelar Sidang Peradilan Semu
Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca adanya Putusan MK Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024
Satnarkoba Polresta Bogor Kota Gerak Cepat, Warung Diduga Penjual Obat Keras Mendadak Tutup
“Dengan biaya sebesar itu, apa manfaatnya untuk masyarakat? Dari tahun ke tahun, tata kelola desa tidak banyak berubah. Ini hanya bancakan anggaran,” tegasnya.
Haidy juga menyayangkan lokasi pelaksanaan Bimtek yang dilakukan di luar daerah.
Ia mengusulkan agar pelatihan serupa diadakan di Kabupaten Bogor dengan narasumber yang kompeten.
“Tidak perlu ke luar daerah. Semuanya bisa dilakukan di sini tanpa menguras anggaran desa,” tambahnya.
Baca Juga:
Nekat! Penjual Obat Terlarang Berani Buka Lapak di Depan Kantor Kelurahan Kebon Kelapa
PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Begini Respons Masyarakat Terkait Keputusan Prabowo Subianto
Perusahaan Umum Daerah PAM Jaya Naikkan Tarif Air Minum untuk Pelanggan, Mulai Januari 2025
Pengalaman Bimtek sebelumnya, seperti yang digelar Januari 2024 di Bandung, dinilai minim manfaat.
Banyak Kades mengaku tidak mendapatkan ilmu praktis untuk diterapkan dalam pengelolaan desa.
“Partisipasi warga dalam perencanaan dan transparansi pengelolaan dana desa masih bermasalah meski ada program seperti ini,” jelas Haidy.
Sementara itu, Ketua DPC APDESI Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar, menyatakan Bimtek bertujuan memberikan wawasan baru kepada para Kades, khususnya terkait pengembangan potensi wisata.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
“Kita belajar cara mengembangkan wisata alam, kuliner, olahraga, hingga tata krama masyarakat Bali dalam menyambut wisatawan. Ini akan menjadi inspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan desa,” jelas Azis.
Selain itu, ia menyebut pelatihan ini mencakup strategi pembagian dana desa yang adil, cepat, dan efektif.
Menurutnya, wawasan tentang kebudayaan nusantara dan kebangsaan juga penting untuk memperluas cakrawala Kades.
Azis bahkan membuka wacana Bimtek ke luar negeri pada tahun depan, seperti ke desa-desa terbaik di Tiongkok.
“Jika memungkinkan, ini akan menjadi pelajaran besar bagi pengembangan desa,” katanya.
Namun, kritik tetap menguat. Banyak pihak menilai kegiatan ini lebih sebagai “plesiran” daripada pelatihan serius, sehingga dianggap pemborosan anggaran.
Hingga kini, belum terlihat perubahan signifikan dalam tata kelola desa meski Bimtek terus dilakukan dengan biaya besar.
