Desak Transparansi, Warga Banyuasih Minta BPK Jabar dan Inspektorat Audit APBDES Banyuasih 

- Pewarta

Senin, 25 November 2024 - 11:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hendra, warga Desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, saat mendaftarkan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat terkait permintaan transparansi APBDES yang tidak direspons oleh pemerintah desa./Dok.Ist

Hendra, warga Desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, saat mendaftarkan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat terkait permintaan transparansi APBDES yang tidak direspons oleh pemerintah desa./Dok.Ist

APAKABARBOGOR.COM — Warga Desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Bogor untuk segera mengaudit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Banyuasih. Dugaan penyalahgunaan anggaran dan kurangnya transparansi menjadi alasan utama tuntutan ini.

Hendra, salah satu warga, menegaskan bahwa pengelolaan APBDES selama ini tidak terbuka dan cenderung mencurigakan.

“Kami tidak pernah diberi laporan jelas tentang penggunaan dana desa. Keterbukaan ini adalah hak kami sebagai warga,” ujarnya pada Senin, 25 November 2024.

 

Menurut Hendra, audit independen dari BPK dan Inspektorat diperlukan untuk mengungkap apakah ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Ia menilai, jika dibiarkan, kondisi ini dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dana tersebut.

Desakan ini muncul setelah warga menilai pembangunan desa tidak optimal meski dana desa terus diterima setiap tahun. Mereka menduga ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan anggaran.

Hendra memastikan, warga tidak akan berhenti sampai ada kejelasan terkait pengelolaan APBDES.

“Kami ingin dana desa digunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.

Menurutnya, kasus ini mencerminkan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

“Audit oleh BPK Jabar dan Inspektorat Bogor dinilai sebagai langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan warga,” pungkasnya.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pemerintah Desa Banyuasih belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Inspektorat Kabupaten Bogor juga masih mempelajari laporan dari Hendra dan warga lainnya. (*)

 

Berita Terkait

KPK Siap Dukung Diklat Antikorupsi PPWI Kabupaten Bogor untuk Perkuat Peran Pewarta dalam Pengawasan Publik
Kakan Kabupaten Bogor I: Laporkan Kalau Ada Petugas yang Meminta Uang, Akan Saya Tindak Tegas
PT Antam Tbk UBPE Pongkor Ikut Meriahkan Hari Jadi Bogor ke-544
Dinas Sosial Kabupaten Bogor Mengucapkan Selamat Hari Jadi Bogor 544
PT Antam UPBE Pongkor Mengucapkan Selamat Hari Jadi Bogor 544
Jajaran Direksi dan Segenap Staf/Karyawan Pt Antam Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H
PT Antam UBPE Pongkor Bantu Korban Bencana Banjir di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga
Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan ASN Kabupaten Bogor Uji Komitmen Reformasi Birokrasi dan Integritas Aparatur

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 09:13 WIB

KPK Siap Dukung Diklat Antikorupsi PPWI Kabupaten Bogor untuk Perkuat Peran Pewarta dalam Pengawasan Publik

Sabtu, 20 Juni 2026 - 10:16 WIB

Kakan Kabupaten Bogor I: Laporkan Kalau Ada Petugas yang Meminta Uang, Akan Saya Tindak Tegas

Kamis, 4 Juni 2026 - 06:52 WIB

PT Antam Tbk UBPE Pongkor Ikut Meriahkan Hari Jadi Bogor ke-544

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:12 WIB

Dinas Sosial Kabupaten Bogor Mengucapkan Selamat Hari Jadi Bogor 544

Rabu, 3 Juni 2026 - 10:39 WIB

PT Antam UPBE Pongkor Mengucapkan Selamat Hari Jadi Bogor 544

Berita Terbaru