Home / Hot News

Selasa, 8 Desember 2020 - 18:14 WIB

Super Lengkap, Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Soal Tewasnya 6 anggota FPI

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, Dr Busyro Muqqodas, S.H. M.Hum. /Dok. Muhammadiyah.co.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, Dr Busyro Muqqodas, S.H. M.Hum. /Dok. Muhammadiyah.co.id

APAKABAR BOGOR – Terkait dengan insiden yang melibatkan oknum kepolosian dan laskar Front Pembela Islam (FPI), Busyro Muqoddas, PP Muhammadiyah menyampaikan turut berduka atas tewasnya 6 anggota FPI dalam peristiwa tersebut.

Menurutnya, pandangan integrative yang dimiliki oleh Muhammadiyah menyebabkan tidak bisa pasif dan membiarkan atas terjadinya insiden atau kejadian yang terjadi. Karenanya Muhammadiyah perlu memberikan catatan untuk kelayakan-kepatutan, yang standarnya norma agama dan kebangsaan.

“Peristiwa yang terjadi mengambarkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara, yang tidak hanya terjadi pada kerusuhan Cikampek kemarin, tapi sebelumnya yang terjadi,” ujarnya pada Selasa, 8 Desember 2020.

Baca Juga :  Ketua Umum IDN Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

Insiden tersebut, tegas Busyro, mengambarkan negeri sedang terancam dengan potensi keretakan. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh semua pihak. Sehingga Muhammadiyah bukan hanya berduka tapi juga mengutuk terjadinya segala tindak kekerasan. Demikian dikutip dari situs Muhammadiyah.or.id.

Di bawah ini adalah pernyataan pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, yang diterima media, selengkapnya sebagai berikut:

Baca Juga :  Habib Rizieq Shihab Sudah Pastikan akan Penuhi Panggilan Penyidik Polda Metro

Pertama, Kasus meninggalnya 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) ditengah persoalan bangsa yang masih dilanda Pandemi Covid 19, disaat yang hampir bersamaan peristiwa tertangkapnya dua Menteri dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berjalan dan berpotensi koruptif apabila tidak disusun dengan benar, juga akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di beberapa wilayah di Indonesia yang pelaksanaannya terasa pincang disana-sini terkait protokol kesehatan; menjadikan catatan penegakan hukum di Negara ini terasa kelam.

Baca Juga :  Jawa Barat Termasuk 10 Besar Terbaik, Terkait soal Tingkat Kepatuhan Prokes

Karenanya, saat ini perlu disikapi secara sungguh-sungguh oleh para pengemban kepentingan khususnya para penegak hukum guna menjaga pola penanganan perkara yang menghindari khususnya penggunaan kekerasan senjata api yang hanya sebagai upaya terakhir,
secara terkukur sesuai SOP dan tepat sasaran, sebagaimana hukum yang berlaku.

Share :

Baca Juga

Hot News

Jadi Menkes, Budi Gunadi Sadikin Perkuat Sistem Kesehatan untuk Hadapi Virus

Hot News

Let the Young Take The Lead, Biarkanlah yang Muda yang Memimpin

Hot News

Air Terjun Curug Kondang Pamijahan, Alternatif Wisata Saat Pandemi

Hot News

Kades Tugujaya Merasa Terdzolimi, Sembilan Bintang Turun Tangan

Hot News

Lebih dari 60 Persen, Tingkat Keterisian RS Rujukan Covid Lewati Ambang Batas

Hot News

Hallo Media Ajak Wartawan Berkolaborasi untuk Menjadi Pengusaha Media Online

Hot News

Sambut Hari Santri Pemcam Kemang Gelar Istighosah, Vaksinasi dan Donor Darah

Hot News

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan