Home / Hot News

Jumat, 1 Juli 2022 - 18:03 WIB

Kontroversi Pasal-pasal RKUHP Menggema, Ini Pernyataan Sikap BEM STIH Dharma Andigha Bogor 

Jajaran pengurus BEM STIH Dharma Andigha beberapa waktu lalu saat mengirimkan bantuan bagi warga terdampak longsor di Purasari Kecamatan Leuwiliang./Dok.Apakabarbogor.com

Jajaran pengurus BEM STIH Dharma Andigha beberapa waktu lalu saat mengirimkan bantuan bagi warga terdampak longsor di Purasari Kecamatan Leuwiliang./Dok.Apakabarbogor.com

APAKABAR BOGOR – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi llmu Hukum (STIH) Dharma Andigha Bogor meminta pemerintah untuk membuka draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) serta melibatkan elemen masyarakat dalam prosesnya.

Menurut Aceng, Ketua BEM STIH Dharma Andigha dirinya menilai, proses pembuatan RKUHP tidak menjunjung tinggi transparansi dan partisipasi publik. Hal itu dibuktikan dengan tidak bisa dibukanya draf RKUHP hingga saat ini.

“Sehingga kami dan masyarakat tidak dapat ikut memantau dan meninjau terkait permasalahan yang ada di dalam draft RKUHP ini,” kata Aceng. Jum’at, 1 Juli 2022.

Baca Juga :  Berkah Bulan Ramadhan, Petani Mentimun Panen Untung

Selain menuntut keterbukaan draf RKUHP, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk menghapus setiap pasal-pasal yang bertentangan serta mengancam HAM dalam negara yang berdemokrasi.

BEM STIH Dharma Andigha juga menuntut Presiden dan DPR RI mempertimbangkan pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi.

“Kami menuntut Presiden dan DPR RI sebagai penentu suatu kebijakan untuk kembali membahas serta mempertimbangkan pasal-pasal yang bermasalah,” tegas Aceng.

Baca Juga :  Sepi Orderan, Kupu Kupu Malam di Parung Pilih Pulang Kampung

Sementara itu, Haidy Arsyad Wakil Ketua BEM STIH Dharma Andigha mengatakan, pembahasan RKUHP sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1964, namun hingga sekarang belum disahkan karena berbagai polemik dalam pembahasannya.

“Pembahasan mengenai ide dasar terkait asas-asas dalam RKUHP, khususnya pada asas legalitas diperluas konsepsinya,” ujar Haidy.

Menurut Haidy, hal tersebut bertujuan agar peraturan Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, tidak hanya dari sisi kepastian hukum, namun juga pada sisi keadilan hukum.

Baca Juga :  Ini, Pesan Wisudawati Universitas Pakuan Terbaik dengan IPK 4.0

Haidy mengungkapkan, pihaknya telah menolak pengesahan RKUHP karena berbagai permasalahan, namun kini direncanakan pengesahannya di bulan Juli.

“Beberapa pasal yang bermasalah antara lain adalah pasal 273, pasal 354, pasal 240 dan 241, pasal 439 dan 310 yang intinya hak berpendapat lebih dibungkam dan disulitkan,” pungkasnya. (Igon)

Share :

Baca Juga

Hot News

Tips Nobar Netflix Secara Virtual, Tetap Seru Meski Gak Ketemuan!

Hot News

Jokowi Sayangkan Ada Perlakuan Diskriminatif oleh Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit Indonesia

Hot News

Catat Ini Persyaratan Pendaftaran SBMPTN, Buruan Daftar Sebelum Tanggal 1 April 2021

Hot News

Pembangunan Pasar Cisarua di Sidak Oleh Kang AW, Pemborong dan Kadis Ditekan Soal Ini

Hot News

Hadiri Launching Samisade di Desa Karacak, Bupati Bogor Bilang Ini ke Camat

Hot News

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Hot News

Ini Dia Profil Komjen Listyo Sigit Prabowo, Calon Kapolri Pilihan Presiden Jokowi

Hot News

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1442 Hijriah