APAKABAR BOGOR – Masyarakat yang tergabung dalam komunitas Puncak Naghiji, dengan tegas mengaku masih menunggu keputusan kementrian Perhubungan melalui Dirjen hubungan darat (Hubdar) atas rencana diberlakukannya rekayasa Lalu lintas Ganjil genap (Gage) di Kawasan Puncak.
Perwakilan Masyarakat Puncak ngahiji, Muhamad Muhsin, mengatakan, jika ada desas desus bahwa Gage sudah final dan sudah diputuskan, itu tidaklah benar, sebab pada tanggal 14 September 2021, mereka diundang oleh pihak Kepolisian dan Kementrian Perhubungan untuk membicarakan hal tersebut.
” Disana kami berdiskusi sebagai stockholder masyarakat Puncak, bahwa untuk menetapkan one way dan ganjil genap masih dalam kajian,” jelas Mukhsin, dalam jumpa pers disebuah hotel di kawasan Kecamatan Megamendung. Kamis 30 September 2021
Dia juga mengatakan, perlu diluruskan kepada masyarakat Puncak Khususnya, bahwa kebijakan ganjil genap itu masih dalam kajian.
Baca Juga:
Kasus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido akan Ditingkatkan Statusnya, dari Pengawasan ke Penyelidikan
DPR RI Panggil Pengelola KEK Lido PT MNC Land Lido, Jika Tak Hadir akan Lakukan Pemanggilan Paksa
KANNI Kabupaten Bogor Apresiasi Kehadiran Kades Tugu Utara, Sengketa Informasi Selesai di Mediasi
“Kami meminta kepada masyarakat, agar tidak menjadikan isu ganjil genap seolah sudah menjadi ketetapan hukum, padahal hal itu masih dalam kajian,”terang lelaki yang juga menjabat sebagai ketua Presidium Pemekaran Bogor Selatan tersebut.
Ditempat yang sama, anggota Puncak Ngahiji Azet Basuni memaparkan, untuk masyarakat di tujuh kecamatan yang ada di wilayah Bogor selatan tengah diusulkan agar bisa lolos checkpoint (pos pemeriksaan).
” Sebagai masyarakat Puncak dan sekitarnya, yakni yang berada di tujuh Kecamatan diusulkan agar bisa lolos Checkpoint, atau bisa masuk Puncak tanpa penerapan kebijakan Ganjil genap,” beber Azet.(ash)