Warga Cisalada Minta Potongan Bantuan Bencana Dikembalikan: Kami Butuh Dana Itu untuk Merampungkan Rumah

APAKABARBOGOR.COM – Dugaan pemotongan dana bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor kepada warga terdampak bencana di Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, memicu gejolak di tengah masyarakat.

Salah satu penerima manfaat, I.D.M., secara tegas meminta agar dana yang dipotong dikembalikan, agar proses perbaikan rumahnya dapat diselesaikan.

Menurut I.D.M., bantuan yang semestinya berjumlah penuh justru dipangkas Rp2,5 juta oleh oknum perangkat desa.

Ia menduga Kaur Keuangan Desa Cisalada menjadi aktor utama dalam praktik ini, dengan melibatkan beberapa rekan dekatnya.

“Bangunan saya belum selesai karena dananya tidak cukup. Potongan sebesar Rp2,5 juta sangat berpengaruh. Saya minta dana itu dikembalikan, karena itu hak kami sebagai korban bencana,” ujar I.D.M., Senin (28/4), saat ditemui di lokasi rumahnya yang sedang direnovasi.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi rumah I.D.M. masih jauh dari kata layak.

Dinding bata terlihat belum diplester, atap belum terpasang sempurna, dan sebagian material bangunan tampak terbengkalai.

Situasi ini memperkuat dugaan bahwa pemotongan dana telah menghambat pemulihan pascabencana.

Dari total 12 kepala keluarga penerima bantuan, masing-masing disebut mengalami pemotongan serupa. Jika dikalkulasikan, nilai potongan secara keseluruhan mencapai Rp30 juta.

“Ini bukan pertama kali ada potongan dalam bantuan. Hampir setiap program pemerintah yang masuk ke desa ini selalu disisipi kepentingan pribadi,” kata salah satu warga lain yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Upaya konfirmasi kepada Kaur Keuangan dan Kasi Kesejahteraan Desa Cisalada hingga saat ini belum membuahkan hasil.

Pesan WhatsApp yang dikirim sejak pukul 13.00 WIB belum direspons. Kepala Desa Cisalada, M. Datul Kahfi, juga belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan ini.

Warga mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan bantuan tersebut. Mereka berharap transparansi dan keadilan bisa ditegakkan agar bantuan dari pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

“Jangan sampai kami terus jadi korban, bukan hanya bencana, tapi juga permainan dana oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas I.D.M. (Red)