APAKABARBOGOR.COM – Jelang tahun politik 2024 mendatang, pers diharapkan tetap bersikap profesional, berwibawa, jujur, dan berdedikasi.
Lembaga pers atau awak pers (wartawan) mau tak mau berada di pusaran Pemilihan Umum (Pemilu), baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota/kabupaten dan provinsi.
“Lembaga pers maupun wartawan sudah saatnya menjadi pilar atau garda untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas sehingga melahirkan pemimpin tangguh guna pelayanan masyarakat yang prima,” kata politikus Partai Golkar Ade Ruhandi dalam acara diskusi publik bertema Pers Dalam Pusaran Politik Pilkada dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Kabupaten Bogor, di Hotel M-One, Senin (27/2/2023).
Ade Ruhandi yang akrab disapa Jaro Ade ini mengemukakan, tantangan pers pada tahun politik yaitu bagaimana insan pers memahami posisinya dalam pemilihan.
Dalam konteks kontestasi hakikatnya adalah memilih pemimpin yang berkualitas dalam kaitannya pada pelayanan publik.
Sehingga penting bagi publik akan kehadiran pers yang berwibawa, jujur dan berdedikasi supaya beragam informasi yang nyata atau faktual hingga publik dapat mengetahui kualitas calon atau bakal pemimpinnya ke depan.
“Pers atau wartawan menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi penting tersebut,” ucapnya.
Jaro Ade juga berharap pers tidak terjebak pada polarisasi dalam situasi politik Pemilu sehingga harus profesional tegak lurus.
Baca Juga:
Terlebih, pers sebagai pilar demokrasi yang ujungnya berkontribusi terhadap kualitas dan nilai demokrasi tersebut.
“Peran wartawan sangat penting, pasti banyak intervensi kepentingan sehingga penting bagi lembaga pers memegang norma tanpa harus merasa terikat dan tidak independen, namun nilai, norma maupun etika adalah sandaran bagi lembaga untuk menghasilkan sebuah output yang optimal,” terang tokoh Kahot Golkar di Bogor ini.
Di samping itu, Jaro juga meminta agar pers tidak terjebak pola pragmatis pada musik Pemilu.
Jika pers sudah masuk pada pola-pola pragmatis dan komersial maka tinggal menunggu saatnya kehancuran kualitas demokrasi tersebut.
“Bicara Kabupaten Bogor seharusnya menjadi pelajaran pahit bagi lembaga pers atas output dari demokrasi itu sendiri, tidak usah saling menyalahkan yang jelas lembaga pers sudah saatnya menjadi pilar dan garda untuk kualitas demokrasi dan melahirkan pemimpin tangguh untuk pelayanan masyarakat yang prima,” pintanya.
Iya menegaskan, pers harus bisa mengambil peran dalam menyuguhkan informasi yang jujur adil dan terarah.
Sebab, dengan dasar kepentingan komersial terkadang kebenaran informasi tergadaikan sehingga publik disuguhkan pada opini subjektif yang menyesatkan, yang ujungnya publik bingung dan salah dalam menentukan pilihan.
“Dalam melihat calon pemimpin Bogor ke depan, pers harus jeli, kritis, objektif dan selalu bersandar pada sebuah fakta kebenaran. Merupakan hak bagi masyarakat bogor mengetahui kebaikan maupun keburukan calon pemimpinnya. Di situlah peran pers yang sangat penting dalam sebuah kontestasi perwujudan dari perannya sebagai pilar demokrasi dan penentu bulat lonjongnya wajah pemimpin Bogor ke depan,” jelas Jaro Ade. (Acep Mulyana)
