Super Lengkap, Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Soal Tewasnya 6 anggota FPI

- Pewarta

Selasa, 8 Desember 2020 - 18:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, Dr Busyro Muqqodas, S.H. M.Hum. /Dok. Muhammadiyah.co.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, Dr Busyro Muqqodas, S.H. M.Hum. /Dok. Muhammadiyah.co.id

APAKABAR BOGOR – Terkait dengan insiden yang melibatkan oknum kepolosian dan laskar Front Pembela Islam (FPI), Busyro Muqoddas, PP Muhammadiyah menyampaikan turut berduka atas tewasnya 6 anggota FPI dalam peristiwa tersebut.

Menurutnya, pandangan integrative yang dimiliki oleh Muhammadiyah menyebabkan tidak bisa pasif dan membiarkan atas terjadinya insiden atau kejadian yang terjadi. Karenanya Muhammadiyah perlu memberikan catatan untuk kelayakan-kepatutan, yang standarnya norma agama dan kebangsaan.

“Peristiwa yang terjadi mengambarkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara, yang tidak hanya terjadi pada kerusuhan Cikampek kemarin, tapi sebelumnya yang terjadi,” ujarnya pada Selasa, 8 Desember 2020.

Insiden tersebut, tegas Busyro, mengambarkan negeri sedang terancam dengan potensi keretakan. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh semua pihak. Sehingga Muhammadiyah bukan hanya berduka tapi juga mengutuk terjadinya segala tindak kekerasan. Demikian dikutip dari situs Muhammadiyah.or.id.

Di bawah ini adalah pernyataan pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, yang diterima media, selengkapnya sebagai berikut:

Pertama, Kasus meninggalnya 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) ditengah persoalan bangsa yang masih dilanda Pandemi Covid 19, disaat yang hampir bersamaan peristiwa tertangkapnya dua Menteri dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berjalan dan berpotensi koruptif apabila tidak disusun dengan benar, juga akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di beberapa wilayah di Indonesia yang pelaksanaannya terasa pincang disana-sini terkait protokol kesehatan; menjadikan catatan penegakan hukum di Negara ini terasa kelam.

Karenanya, saat ini perlu disikapi secara sungguh-sungguh oleh para pengemban kepentingan khususnya para penegak hukum guna menjaga pola penanganan perkara yang menghindari khususnya penggunaan kekerasan senjata api yang hanya sebagai upaya terakhir,
secara terkukur sesuai SOP dan tepat sasaran, sebagaimana hukum yang berlaku.

Berita Terkait

Habis Digeledah PMJ, Zimam Pastikan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Kembali Berjalan Normal
Perkuat Penegakan dan Perkada, Serta Penanganan Gangguan Trantibum
PT Antam UPBE Pongkor Mengucapkan HUT Republik Indonesia 81
Kolaborasi Dinsos Kabupaten Bogor dan LAZ Rabbani Percepat Distribusi Air Bersih bagi Warga Terdampak Kekeringan
KPK Siap Dukung Diklat Antikorupsi PPWI Kabupaten Bogor untuk Perkuat Peran Pewarta dalam Pengawasan Publik
Kakan Kabupaten Bogor I: Laporkan Kalau Ada Petugas yang Meminta Uang, Akan Saya Tindak Tegas
PT Antam Tbk UBPE Pongkor Ikut Meriahkan Hari Jadi Bogor ke-544
Dinas Sosial Kabupaten Bogor Mengucapkan Selamat Hari Jadi Bogor 544

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 06:43 WIB

Habis Digeledah PMJ, Zimam Pastikan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Kembali Berjalan Normal

Senin, 31 Agustus 2026 - 11:49 WIB

Perkuat Penegakan dan Perkada, Serta Penanganan Gangguan Trantibum

Senin, 17 Agustus 2026 - 07:48 WIB

PT Antam UPBE Pongkor Mengucapkan HUT Republik Indonesia 81

Selasa, 28 Juli 2026 - 10:34 WIB

Kolaborasi Dinsos Kabupaten Bogor dan LAZ Rabbani Percepat Distribusi Air Bersih bagi Warga Terdampak Kekeringan

Jumat, 10 Juli 2026 - 09:13 WIB

KPK Siap Dukung Diklat Antikorupsi PPWI Kabupaten Bogor untuk Perkuat Peran Pewarta dalam Pengawasan Publik

Berita Terbaru