Home / Hot News

Selasa, 8 Desember 2020 - 23:29 WIB

Tindakan Polisional kepada Anggota FPI Berpotensi Extra Judicial Killing

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Dr Fahri Bachmid SH MH. /Dok. Fahri Bachmid

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Dr Fahri Bachmid SH MH. /Dok. Fahri Bachmid

APAKABAR BOGOR – Tindakan kepolisian yang memutuskan untuk melakukan penembakan terhadap enam pendukung pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di kawasan Cikampek, dini hari sangat berpotensi menjadi ‘Extra Judicial Killing/unlawful killing‘ alias pembunuhan yang terjadi di luar hukum.

Demikian ditegaskan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Dr Fahri Bachmid SH MH melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Selasa, 8 Desember 2020.

Baca Juga :  Kabareskrim Beberkan Fakta Penggunaan Senpi dan Sajam oleh Laskar FPI

Menurut Fahri Bachmid, polisi seharusnya hanya dibolehkan untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan, terutama dengan senjata api, sebagai ‘ultimum remedium‘ sebagai alat atau upaya terakhir.

Itu pun harus berdasarkan pada kondisi objektif serta merupakan situasi luar biasa untuk melindungi keselamatan dirinya dan/atau orang lain.

Baca Juga :  Penjelasan Kemlu RI Terkait Kunjungan Staf Kedubes Jerman ke Markas FPI

“Jika tidak, maka tindakan itu bisa tergolong unlawful killing yang sifatnya adalah melanggar hukum karena tindakan tersebut hahikatnya adalah kejahatan “crime” dan dapat di usut secara hukum.

Dijelaskan Fahri Bachmid, dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun hukum positif sangat melarang keras tindakan yang bercorak ‘extra-judicial killing‘ atau pembunuhan di luar putusan pengadilan.

Baca Juga :  Outlook 2021 Kemenhub, Dukung Percepatan PEN dan Reformasi Sosial

Tindakan seperti ini dilarang keras oleh ketentuan dalam hukum HAM internasional maupun hukum positif, Larangan tersebut dimuat di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, serta International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi melalui UU RI No. 12 Tahun 2005.

Share :

Baca Juga

Hot News

Ramadhan 1442 Hijriah, Kegiatan ini yang Dilakukan Forum Silaturahmi Pemuda Desa Pasarean

Hot News

The Palace Jeweler Hadirkan Koleksi Moela, Perhiasan Berlian Asli Mulai dari Rp999 Ribu

Hot News

Kepala BPKH XI Yogyakarta Menyambut Baik Kedatangan Warga Bogor

Hot News

Naik Pangkat, Arsal Sahban akan Berikan Pengabdian Terbaik bagi Bangsa dan Negara

Hot News

Kemendikbud Pastikan akan Buka Hotline Khusus Pengaduan Tindakan Intoleran

Hot News

Ini Alasan Gisel, Mengapa Pemeran Video Syur Itu Mangkir dari Panggilan Polisi

Hot News

Disdik Provinsi Jabar Instruksikan KCD Implementasikan SKB Tiga Menteri

Hot News

Kemenkes Sebut Jumlah Kasus Positif Covid-19 Varian Omicron Capai 68 Orang